Urai Utang

Kasus Gagal & Sumber Resmi

Hapus tagih UMKM menurut PP 47/2024 dan mitos pemutihan utang: siapa yang sebenarnya dicakup

Ringkasan PP 47/2024 tentang penghapusan piutang macet UMKM di bank dan lembaga keuangan BUMN, kriteria, masa berlaku 6 bulan, dan mengapa utang konsumtif tidak termasuk.

Diperbarui · 4 menit baca

Hapus tagih UMKM menurut PP 47/2024 dan mitos pemutihan utang: siapa yang sebenarnya dicakup

PP 47/2024 tentang Penghapusan Piutang Macet kepada UMKM (ditetapkan dan diundangkan 5 November 2024) memungkinkan bank dan lembaga keuangan non-bank BUMN menghapusbukukan dan menghapustagih piutang macet UMKM yang memenuhi kriteria ketat. Kriterianya antara lain pokok paling banyak Rp500 juta per debitur, sudah dihapusbukukan minimal 5 tahun saat PP berlaku, tidak dijamin asuransi atau penjaminan kredit, dan tanpa agunan atau agunannya tidak dapat dijual lagi. Kebijakan ini berlaku 6 bulan sejak PP berlaku (Pasal 19). PP ini bukan program pemutihan utang konsumtif perorangan. KTA, kartu kredit, pindar, cicilan kendaraan pribadi, dan utang di bank swasta tidak termasuk. Klaim "semua utang diputihkan pemerintah" yang beredar di media sosial tidak benar.

Panduan ini bagian dari kesalahan umum saat utang macet.

Ringkasan PP 47/2024

AspekIsi
Penetapan dan pengundangan5 November 2024
LembagaBank dan/atau lembaga keuangan non-bank BUMN
DebiturUMKM: usaha produktif oleh perorangan atau badan usaha yang memenuhi kriteria mikro, kecil, menengah
Jenis piutang (Pasal 6 ayat 1)Kredit atau pembiayaan UMKM program pemerintah yang programnya sudah selesai dengan dana bank/LKNB BUMN; kredit UMKM di luar program pemerintah dengan dana lembaga itu sendiri; atau kredit UMKM akibat bencana alam yang ditetapkan pemerintah
Kriteria (Pasal 6 ayat 2)Pokok macet paling banyak Rp500 juta per debitur; sudah dihapusbukukan minimal 5 tahun saat PP berlaku; tidak dijamin asuransi atau penjaminan kredit; tanpa agunan, atau agunan tidak mungkin dijual, atau sudah habis terjual tetapi tidak menutup kewajiban
Masa berlaku6 bulan sejak PP berlaku (Pasal 19)
Piutang negaraBab terpisah mengatur penghapusan piutang negara tertentu, misalnya dana bergulir dan kredit program, dengan batas Rp300 juta per penanggung utang perorangan dan Rp500 juta per badan usaha untuk kredit program yang disebut

Kerugian bank BUMN akibat hapus buku dan hapus tagih menurut PP ini bukan kerugian keuangan negara, sepanjang tindakan itu dilakukan dengan iktikad baik dan sesuai ketentuan (Pasal 7).

Apa artinya pada Oktober 2026

  • Masa berlaku 6 bulan dalam Pasal 19 dihitung sejak PP diundangkan pada 5 November 2024 (Pasal 20), sehingga secara hitungan berakhir sekitar awal Mei 2025 dan jendela kebijakan ini sudah lewat. Kami belum menemukan perpanjangan resmi per Oktober 2026; teks PP di pasal.id tidak mencantumkan perubahan. Bila ada kabar perpanjangan atau program baru, pastikan lewat sumber resmi pemerintah atau bank BUMN.
  • Penghapusan dilakukan atas inisiatif lembaga berdasarkan data yang memenuhi kriteria, bukan lewat pendaftaran berbayar oleh debitur.
  • Debitur UMKM yang merasa memenuhi kriteria dapat menanyakan langsung ke kantor bank BUMN tempat kreditnya, tanpa perantara.

Mengapa utang konsumtif tidak termasuk

PP 47/2024 menyasar usaha produktif dengan kredit yang sudah lama dihapusbukukan di lembaga BUMN. Utang konsumtif perorangan, seperti KTA untuk kebutuhan pribadi, kartu kredit, paylater, pindar, atau cicilan kendaraan pribadi, tidak memenuhi kategori itu. Demikian pula kredit di bank swasta atau perusahaan pembiayaan swasta.

Hapus buku tidak sama dengan hapus tagih

IstilahArtiAkibat bagi debitur
Hapus bukuLembaga mengeluarkan piutang macet dari neraca sebagai pencatatan internalUtang tetap ada dan dapat ditagih
Hapus tagihHak tagih atas piutang itu dihapusKewajiban debitur atas piutang yang dihapus tagih berakhir

Banyak debitur mengira utang yang "sudah hapus buku" berarti selesai. Tidak demikian. Dalam PP 47/2024 pun, hapus tagih baru dilakukan atas piutang yang telah dihapusbukukan dan memenuhi kriteria.

Mitos pemutihan utang dan pola penipuan

Klaim yang beredarKenyataan
"Pemerintah memutihkan semua utang pinjol dan kartu kredit"Tidak ada program semacam itu. PP 47/2024 hanya untuk UMKM di lembaga BUMN dengan kriteria khusus
"Daftar lewat link ini untuk ikut hapus tagih"Penghapusan dilakukan lembaga. Tautan pendaftaran berbayar adalah tanda penipuan
"Bayar biaya admin agar SLIK diputihkan"SLIK hanya dikoreksi bila datanya keliru, lewat pelapor. Lihat catatan SLIK setelah restrukturisasi dan pelunasan
"Setelah 5 tahun macet, utang otomatis hapus"Syarat 5 tahun dalam PP 47/2024 adalah kriteria lembaga BUMN untuk UMKM dalam jendela 6 bulan, bukan aturan umum

Bila Anda menerima tawaran semacam itu, jangan mengirim data atau uang. Laporkan ke Kontak OJK 157 atau, bila sudah tertipu, ke Indonesia Anti-Scam Centre. Lihat juga utang ke pinjol ilegal dan Satgas PASTI.

Pilihan nyata bagi UMKM dan perorangan

Pertanyaan yang sering diajukan

Bagaimana mengetahui apakah utang UMKM saya dihapus tagih?

Tanyakan secara tertulis ke kantor bank atau lembaga BUMN tempat kredit Anda, lalu periksa iDeb SLIK untuk melihat bagaimana fasilitasnya dilaporkan. Jangan memakai perantara berbayar.

Apakah KUR termasuk PP 47/2024?

PP ini menyebut kredit UMKM program pemerintah yang programnya sudah selesai dan sumber dananya dari bank atau LKNB BUMN, serta kredit yang tidak dijamin asuransi atau penjaminan. Kredit program yang dijamin asuransi atau lembaga penjaminan tidak memenuhi kriteria. Tanyakan status kredit Anda ke bank penyalur.

Apakah setelah hapus tagih saya bisa meminjam lagi?

Hapus tagih mengakhiri kewajiban atas piutang yang dihapus, tetapi riwayat kredit macet sebelumnya tetap menjadi bagian dari catatan Anda dan dinilai sendiri oleh tiap lembaga. Kebijakan setiap lembaga berbeda.

Apakah ada rencana program serupa untuk utang konsumtif?

Kami tidak menemukan regulasi seperti itu per Oktober 2026. Ikuti pengumuman resmi pemerintah dan OJK, dan abaikan pesan berantai yang tidak menyebut dasar hukumnya.

Sumber resmi

Panduan terkait