Bantuan hukum gratis untuk masalah utang: LBH, OBH terakreditasi, dan Posbakum pengadilan

Bila Anda digugat kreditur, menerima permohonan PKPU atau pailit, menghadapi penarikan agunan yang disengketakan, atau ditekan pinjol ilegal tetapi tidak mampu membayar advokat, ada tiga pintu bantuan: (1) organisasi bantuan hukum (OBH) yang terakreditasi menurut UU 16/2011 tentang Bantuan Hukum, yang memberi jasa hukum secara cuma-cuma kepada orang atau kelompok orang miskin; (2) LBH dan klinik hukum lain, termasuk jaringan YLBHI dan klinik fakultas hukum; dan (3) Posbakum (pos bantuan hukum) di pengadilan, yang memberi informasi, konsultasi, dan bantuan menyusun dokumen bagi masyarakat tidak mampu. Datanglah lebih awal, karena tenggat perkara niaga sangat pendek: kasasi atas putusan pailit hanya 8 hari.

Panduan ini bagian dari kesalahan umum saat utang macet.

Kapan Anda benar-benar perlu bantuan hukum

Untuk restrukturisasi biasa, Anda tidak memerlukan pengacara. Lihat contoh surat permohonan restrukturisasi.

Pintu 1: bantuan hukum menurut UU 16/2011

• Bantuan hukum adalah jasa hukum yang diberikan oleh pemberi bantuan hukum secara cuma-cuma kepada penerima bantuan hukum (Pasal 1).
• Penerima adalah orang atau kelompok orang miskin.
• Pemberi adalah lembaga bantuan hukum atau organisasi kemasyarakatan yang memenuhi syarat dan lulus verifikasi serta akreditasi pemerintah. Pelaksanaannya dikoordinasikan Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN) di bawah kementerian yang membidangi hukum.
• Bantuan meliputi masalah hukum keperdataan, pidana, dan tata usaha negara, baik di dalam maupun di luar pengadilan.

Cara mengajukan (umum). Ajukan permohonan tertulis kepada OBH dengan menyebut identitas dan uraian singkat masalah, lalu lampirkan dokumen perkara dan surat keterangan tidak mampu dari kelurahan atau desa, atau dokumen sejenis yang diterima OBH. Daftar OBH terakreditasi di daerah Anda dapat ditanyakan ke BPHN atau kantor wilayah kementerian hukum.

Pintu 2: LBH dan klinik hukum

• Jaringan YLBHI memiliki kantor LBH di banyak provinsi. LBH umumnya memprioritaskan kasus yang menyangkut kelompok rentan atau berdampak luas, misalnya penagihan pinjol yang melanggar hak.
• Klinik hukum fakultas hukum di sejumlah universitas memberi konsultasi gratis yang didampingi dosen.
• Advokat probono. Advokat wajib memberi bantuan hukum secara cuma-cuma kepada pencari keadilan yang tidak mampu (UU 18/2003 tentang Advokat, Pasal 22 ayat 1). Tanyakan program probono di organisasi advokat setempat.

Tidak semua LBH menangani perkara Pengadilan Niaga, seperti PKPU dan pailit. Tanyakan sejak awal, dan mintalah rujukan bila mereka tidak menanganinya.

Pintu 3: Posbakum di pengadilan

Pos bantuan hukum tersedia di banyak pengadilan negeri, pengadilan agama, dan pengadilan tata usaha negara bagi masyarakat tidak mampu. Layanan yang lazim:

• informasi tentang prosedur dan biaya perkara;
• konsultasi dan advis hukum;
• bantuan menyusun dokumen, misalnya gugatan, jawaban, atau permohonan;
• rujukan ke OBH atau advokat untuk pendampingan di persidangan.

Bagi yang tidak mampu, pengadilan juga mengenal pembebasan biaya perkara (prodeo) dengan syarat yang ditetapkan. Tanyakan langsung di meja Posbakum atau PTSP pengadilan.

Dokumen yang perlu dibawa

1. KTP dan kartu keluarga.
2. Surat keterangan tidak mampu atau dokumen pendukung lain, misalnya kartu program bantuan sosial.
3. Perjanjian kredit atau pembiayaan, ringkasan produk, adendum restrukturisasi.
4. Surat dari kreditur: somasi, surat peringatan, rincian tagihan.
5. Surat panggilan sidang atau relaas, dan salinan gugatan atau permohonan.
6. Bukti pembayaran dan iDeb SLIK.
7. Log penagihan, tangkapan layar, dan rekaman.
8. Ringkasan kronologi satu halaman.

Gunakan checklist sebelum restrukturisasi, PKPU, atau pailit untuk merapikan dokumen.

Contoh ilustratif

Bu Wati (tokoh rekaan), buruh harian, menerima panggilan sidang gugatan dari perusahaan pembiayaan atas sisa utang setelah motornya ditarik dan dijual. Ia membawa perjanjian, berita acara penarikan, dan surat panggilan ke Posbakum pengadilan negeri. Petugas menjelaskan jadwal dan cara menyusun jawaban, lalu merujuknya ke OBH terakreditasi untuk pendampingan. OBH memeriksa apakah harga jual dan biaya yang dibebankan sesuai ketentuan, misalnya kewajiban lembaga menjelaskan mekanisme penjualan agunan menurut POJK 22/2023. Lihat restrukturisasi di leasing dan perusahaan pembiayaan.

Waspadai "pengacara galbay"

Ada pihak yang menawarkan "pendampingan gagal bayar" dengan biaya di muka dan janji utang dihapus. Periksa apakah orang tersebut advokat sungguhan dengan kartu organisasi advokat yang masih berlaku, mintalah perjanjian jasa tertulis, dan jangan percaya janji hasil. Bantuan hukum resmi bagi orang miskin justru gratis.

Pertanyaan yang sering diajukan

Apakah bantuan hukum gratis bisa untuk PKPU atau pailit?

UU 16/2011 mencakup masalah keperdataan, jadi pada prinsipnya bisa. Namun, kemampuan tiap OBH menangani perkara niaga berbeda. Tanyakan sejak awal, dan mintalah rujukan bila OBH tidak menanganinya.

Bagaimana bila saya tidak tergolong miskin tetapi tetap tidak mampu membayar advokat?

Cobalah klinik hukum kampus, program probono organisasi advokat, atau konsultasi awal berbiaya rendah. Bandingkan beberapa penawaran advokat secara tertulis. Lihat biaya PKPU, pailit, dan imbalan kurator.

Apakah Posbakum bisa mendampingi saya di sidang?

Posbakum terutama memberi informasi, konsultasi, dan bantuan dokumen. Untuk pendampingan di persidangan, Posbakum biasanya merujuk ke OBH atau advokat.

Apakah OJK menyediakan pengacara?

Tidak. OJK menangani pengaduan konsumen sesuai kewenangannya. Untuk sengketa perdata ada LAPS SJK dan pengadilan. Lihat cara mengadu ke OJK, APPK, dan LAPS SJK.

Sumber resmi

• Badan Pembinaan Hukum Nasional — informasi bantuan hukum dan OBH terakreditasi
• YLBHI — jaringan LBH di Indonesia
• Mahkamah Agung — informasi Posbakum dan layanan pengadilan
• Pasal.id — teks UU 16/2011 tentang Bantuan Hukum dan UU 37/2004