Kasus Gagal & Sumber Resmi

Hak Anda saat ditagih debt collector: jam, cara, dan bukti yang perlu dikumpulkan

Batas penagihan menurut POJK 22/2023, aturan penagih pihak ketiga, apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan penagih, cara mendokumentasikan pelanggaran, dan langkah melapor.

Diperbarui · 4 menit baca

Hak Anda saat ditagih debt collector: jam, cara, dan bukti yang perlu dikumpulkan

Utang tetap wajib dibayar, tetapi cara menagihnya dibatasi. Menurut POJK 22/2023 tentang Pelindungan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan, penagihan tidak boleh memakai ancaman, kekerasan, atau tindakan yang mempermalukan, tidak boleh memakai tekanan fisik maupun verbal, tidak boleh ditujukan kepada pihak selain konsumen, dan tidak boleh dilakukan terus-menerus secara mengganggu. Penagihan hanya dilakukan di alamat penagihan atau domisili konsumen, pada Senin sampai Sabtu di luar hari libur nasional, pukul 08.00–20.00 waktu setempat. Waktu dan tempat lain hanya boleh dengan persetujuan atau perjanjian dengan konsumen terlebih dahulu. Lembaga jasa keuangan bertanggung jawab atas penagih pihak ketiga yang bekerja untuknya.

Panduan ini bagian dari kesalahan umum saat utang macet.

Boleh dan tidak boleh

BolehTidak boleh
Mengingatkan jatuh tempo dan jumlah tagihanMengancam, memaki, atau menghina
Datang ke alamat penagihan atau domisili pada jam yang diizinkanMenagih di tempat kerja tanpa persetujuan Anda
Mengirim surat peringatan sesuai perjanjianMenghubungi keluarga, atasan, atau teman untuk menagih
Menawarkan program restrukturisasi atau keringananMenelepon tanpa henti hingga mengganggu
Menempuh gugatan perdataMenyebarkan data pribadi atau foto Anda
Menarik agunan sesuai prosedur (sertifikat fidusia, wanprestasi terbukti, berita acara)Merampas barang tanpa dasar hukum atau di jalan dengan kekerasan

Untuk pindar, SEOJK 19/SEOJK.06/2025 menambahkan bahwa kontak darurat hanya boleh dipakai untuk mengonfirmasi keberadaan Anda, bukan untuk menagih.

Aturan penagih pihak ketiga

  • Penagihan oleh pihak lain yang bekerja sama dengan lembaga harus dilakukan oleh badan hukum yang memiliki izin sesuai ketentuan, dengan petugas yang bersertifikat di bidang penagihan.
  • Lembaga jasa keuangan bertanggung jawab atas kerugian yang ditimbulkan pihak ketiga yang bertindak untuknya.
  • Untuk kartu kredit, Bank Indonesia hanya mengizinkan penagihan oleh pihak lain untuk tagihan berkualitas diragukan atau macet (PBI 23/6/PBI/2021).
  • Untuk perusahaan pembiayaan, petugas penagihan dan eksekusi agunan wajib memiliki sertifikat profesi penagihan (POJK 35/2018).

Anda boleh meminta penagih menunjukkan identitas, surat tugas dari lembaga, dan rincian tagihan. Bila penagih menolak, catat dan konfirmasikan ke layanan pelanggan resmi lembaga.

Cara mendokumentasikan pelanggaran

Bukti adalah kunci pengaduan yang berhasil. Siapkan:

  1. Log komunikasi: tanggal, jam, nomor penelepon, nama penagih, dan isi singkat percakapan.
  2. Tangkapan layar pesan, termasuk nomor pengirim dan waktu.
  3. Rekaman percakapan bila memungkinkan dan sah menurut hukum yang berlaku. Simpan dalam beberapa salinan.
  4. Saksi dan foto bila penagih datang ke rumah, termasuk waktu kedatangan.
  5. Bukti pesan kepada pihak ketiga: minta keluarga atau rekan kerja meneruskan pesan yang mereka terima.

Contoh log (ilustratif)

TanggalJamKanalDariIsiPelanggaran
3 Okt21.40Telepon08xx…Menagih Rp2,1 jutaDi luar 08.00–20.00
4 Okt10.15WhatsApp ke kakak08xx…"Adik Anda penipu"Menagih pihak lain, mempermalukan
5 OktMinggu 09.00Kunjungan2 orang tanpa surat tugasMeminta BPKBTanpa identitas, tekanan

Langkah melapor

  1. Adukan ke lembaga secara tertulis dengan melampirkan log dan bukti. Lembaga wajib menyelesaikan pengaduan dalam 10 hari kerja setelah dokumen lengkap, dengan kemungkinan perpanjangan 10 hari kerja (POJK 22/2023).
  2. Adukan ke OJK bila tidak selesai: Kontak OJK 157, WhatsApp 081-157-157-157, email konsumen@ojk.go.id, atau portal APPK. Lihat cara mengadu ke OJK, APPK, dan LAPS SJK.
  3. Untuk kartu kredit, Anda juga dapat menghubungi Bank Indonesia lewat BICARA 131 untuk hal yang menjadi kewenangan BI.
  4. Lapor ke polisi bila ada ancaman kekerasan, pemerasan, perampasan, atau penyebaran data pribadi. UU 27/2022 tentang Pelindungan Data Pribadi memberi hak menggugat ganti rugi atas pelanggaran pemrosesan data.

Pelanggaran aturan penagihan dapat membuat lembaga dikenai sanksi administratif oleh OJK, mulai dari peringatan tertulis, denda, sampai pembatasan atau pencabutan izin. Pengaduan Anda membantu proses itu.

Tetap selesaikan utangnya

Melaporkan penagihan yang melanggar tidak menghapus utang. Gunakan momen ini untuk mengajukan restrukturisasi atau keringanan secara tertulis, dan mintalah agar komunikasi hanya lewat kanal resmi selama permohonan diproses. Lihat contoh surat permohonan restrukturisasi dan keringanan utang pindar dan batas biayanya.

Bila penagih berasal dari pinjol ilegal

Pinjol ilegal tidak diawasi OJK, dan penagihannya sering memakai ancaman serta penyebaran data. Jangan membayar dengan meminjam di aplikasi lain. Simpan bukti dan laporkan. Lihat utang ke pinjol ilegal dan Satgas PASTI.

Pertanyaan yang sering diajukan

Bolehkah penagih datang ke kantor saya?

Penagihan dilakukan di alamat penagihan atau domisili konsumen. Penagihan di tempat lain, termasuk kantor, hanya boleh atas dasar persetujuan atau perjanjian dengan Anda terlebih dahulu. Periksa apakah perjanjian Anda mencantumkan alamat kantor sebagai alamat penagihan.

Bolehkah penagih menyita barang di rumah?

Penagih tidak berwenang menyita barang. Penyitaan dilakukan melalui pengadilan. Penarikan agunan fidusia, misalnya kendaraan, harus memenuhi syarat wanprestasi, surat peringatan, sertifikat jaminan fidusia, dan berita acara.

Apakah penagih boleh menelepon hari Minggu?

Menurut POJK 22/2023, penagihan dilakukan Senin sampai Sabtu di luar hari libur nasional, kecuali atas persetujuan Anda. Telepon penagihan pada hari Minggu atau hari libur nasional tanpa persetujuan dapat diadukan.

Apakah saya bisa dipenjara karena tidak membayar?

Tidak semata-mata karena tidak mampu membayar. Pasal 19 ayat (2) UU 39/1999 melarang pidana penjara atau kurungan atas dasar ketidakmampuan memenuhi kewajiban utang piutang.

Sumber resmi

Panduan terkait