Contoh surat permohonan restrukturisasi kredit dan keringanan utang (bank, leasing, pindar)
Templat surat permohonan restrukturisasi dan keringanan utang yang bisa disesuaikan, daftar lampiran, cara mengirim, dan cara menindaklanjuti bila tidak dijawab.
Surat permohonan restrukturisasi yang efektif memuat identitas dan nomor perjanjian, penyebab kesulitan beserta buktinya, kondisi keuangan saat ini, usulan konkret dengan angka, dan permintaan jawaban tertulis. Kirimkan lewat kanal resmi kreditur, misalnya kantor cabang, email layanan pelanggan, atau fitur pengajuan di aplikasi, lalu simpan bukti pengirimannya. Di bawah ini ada tiga templat (bank, perusahaan pembiayaan, dan pindar) yang bisa Anda salin dan sesuaikan. Ganti semua bagian dalam tanda kurung siku dengan data Anda.
Panduan ini bagian dari cara menyusun rencana pelunasan utang.
Lima unsur wajib dalam surat
| Unsur | Mengapa penting | Contoh isi |
|---|---|---|
| Identitas dan nomor perjanjian | Agar permohonan masuk ke rekening yang benar | Nama sesuai KTP, NIK, nomor rekening pinjaman |
| Penyebab kesulitan | Bank menilai prospek dan kemampuan bayar (POJK 40/2019 Pasal 53 dan 59) | PHK, sakit, penurunan omzet, musibah |
| Kondisi keuangan saat ini | Menunjukkan usulan Anda realistis | Penghasilan bersih, kebutuhan pokok, utang lain |
| Usulan konkret | Mempercepat keputusan | "Tenor 36 bulan, cicilan maksimal Rp800.000" |
| Permintaan jawaban tertulis | Menjadi bukti bila perlu mengadu | "Mohon tanggapan tertulis dalam 10 hari kerja" |
Templat 1: restrukturisasi kredit bank (KTA atau KPR)
Templat 2: perusahaan pembiayaan (cicilan kendaraan)
Permintaan ilustrasi perhitungan sejalan dengan kewajiban perusahaan pembiayaan menjelaskan ilustrasi pokok, bunga, denda, dan biaya eksekusi (POJK 35/2018 Pasal 38). Lihat restrukturisasi di leasing dan perusahaan pembiayaan.
Templat 3: pindar berizin
Sebelum mengirim, periksa batas biaya dengan keringanan utang pindar dan batas biayanya.
Lampiran yang disarankan
- Fotokopi KTP dan, bila diminta, kartu keluarga.
- Bukti penyebab kesulitan: surat PHK, surat keterangan dokter, laporan penjualan, foto atau keterangan musibah.
- Slip gaji atau rekening koran tiga bulan terakhir.
- Ringkasan anggaran bulanan (penghasilan, kebutuhan pokok, utang lain).
- Daftar utang lain dan, bila ada, cetakan iDeb SLIK.
Cara mengirim dan menindaklanjuti
- Kirim lewat kanal resmi dan minta tanda terima atau nomor tiket. Bila diserahkan langsung, minta stempel dan tanggal pada salinan Anda.
- Catat tanggalnya. Untuk pengaduan, POJK 22/2023 mewajibkan lembaga menyelesaikannya paling lama 10 hari kerja setelah dokumen lengkap, dengan kemungkinan perpanjangan 10 hari kerja. Permohonan restrukturisasi bisa diproses dengan jadwal internal yang berbeda, tetapi Anda berhak menanyakan statusnya.
- Tindak lanjuti bila tidak ada jawaban: kirim surat kedua yang merujuk surat pertama, lalu ajukan sebagai pengaduan resmi bila tetap diabaikan.
- Bila ditolak, mintalah alasan tertulis dan pertimbangkan usulan alternatif, misalnya tenor berbeda atau masa tenggang yang lebih pendek.
- Bila disetujui, baca adendum dengan teliti. Uji angkanya di kalkulator cicilan restrukturisasi.
Bila pengaduan tidak selesai, lanjutkan ke OJK atau LAPS SJK. Lihat cara mengadu ke OJK, APPK, dan LAPS SJK.
Hal yang sebaiknya tidak ditulis
- Pengakuan jumlah utang yang belum Anda periksa. Tulislah "menurut catatan saya" dan minta rincian dari kreditur.
- Janji pembayaran yang tidak sanggup Anda tepati.
- Ancaman akan berhenti membayar atau "menggalbaykan" utang. Ini merugikan posisi Anda.
- Data pribadi yang tidak diperlukan, misalnya PIN, OTP, atau kata sandi. Lembaga resmi tidak pernah memintanya.
Pertanyaan yang sering diajukan
Apakah surat permohonan harus bermeterai?
Surat permohonan biasa umumnya tidak memerlukan meterai. Adendum atau perjanjian restrukturisasi yang ditandatangani kemudian dapat dikenai bea meterai Rp10.000 sesuai UU 10/2020, sesuai jenis dokumennya.
Bolehkah saya mengirim permohonan lewat email?
Boleh, bila email itu adalah alamat resmi lembaga. Simpan email terkirim dan balasan otomatisnya sebagai bukti.
Apakah perlu kuasa hukum untuk mengajukan restrukturisasi?
Tidak perlu. Restrukturisasi bilateral bisa Anda ajukan sendiri. Kuasa hukum baru penting bila ada gugatan, permohonan PKPU atau pailit, atau sengketa penarikan agunan.
Bagaimana bila saya punya banyak kreditur?
Kirim surat terpisah ke tiap kreditur dengan angka yang konsisten dengan rencana pelunasan Anda. Lihat checklist memilih jalur penyelesaian utang.
Sumber resmi
- Otoritas Jasa Keuangan — POJK 22/2023 tentang pelindungan konsumen dan pengaduan
- Pasal.id — teks POJK 40/2019, POJK 35/2018, dan UU 10/2020 tentang bea meterai
- LAPS SJK — tahap lanjutan bila pengaduan tidak selesai
