Biaya PKPU dan pailit perorangan: imbalan kurator dan pengurus menurut Permenkum 20/2025

Biaya PKPU atau kepailitan perorangan terdiri atas empat pos besar: jasa advokat, panjar biaya perkara di Pengadilan Niaga, biaya pengumuman, dan imbalan jasa pengurus atau kurator. Pos terakhir diatur Peraturan Menteri Hukum Nomor 20 Tahun 2025 (diundangkan 27 Mei 2025), yang mencabut Permenkumham 18/2021. Untuk PKPU, imbalan pengurus pada dasarnya disepakati debitor dan pengurus lalu ditetapkan hakim. Bila tidak ada kesepakatan, hakim menetapkannya paling banyak 7,5% dari nilai utang yang harus dibayar bila PKPU berakhir dengan perdamaian, atau paling banyak 5,5% bila berakhir tanpa perdamaian. Imbalan itu dibebankan kepada debitor.

Panduan ini bagian dari panduan utama restrukturisasi utang dan pailit perorangan.

Komponen biaya

Pos	Dasar	Siapa membayar	Catatan
Jasa advokat	Kesepakatan dengan advokat	Pemohon	Wajib ada karena permohonan harus diajukan advokat
Panjar biaya perkara	Ditetapkan tiap pengadilan	Pemohon	Lihat taksiran panjar di pengadilan tujuan
Pengumuman	Berita Negara dan surat kabar	Dari harta atau pemohon	Wajib dalam pailit dan PKPU
Imbalan pengurus (PKPU)	Permenkum 20/2025 Pasal 5	Debitor	Dihitung dari nilai utang yang harus dibayar
Imbalan kurator (pailit)	Permenkum 20/2025 Pasal 2 dan lampiran	Dari harta pailit atau sesuai penetapan hakim	Persentase maksimum menurut lampiran
Biaya kepailitan lain	UU 37/2004	Harta pailit	Misalnya penilaian dan penjualan aset

Biaya advokat dan panjar sangat bervariasi. Kami tidak mencantumkan angka pasar karena tidak ada tarif resmi yang berlaku nasional. Mintalah rincian tertulis dari advokat dan taksiran panjar dari kepaniteraan Pengadilan Niaga tujuan.

Imbalan pengurus PKPU (Permenkum 20/2025 Pasal 5)

Imbalan dibayar berdasarkan kesepakatan debitor dan pengurus, lalu ditetapkan majelis hakim dengan mempertimbangkan pendapat kreditor.
Imbalan dibebankan kepada debitor dan dihitung dari nilai utang yang harus dibayarkan.
Bila tidak ada kesepakatan, hakim menetapkan imbalan: - paling banyak 7,5% dari nilai utang yang harus dibayar bila PKPU berakhir dengan perdamaian; - paling banyak 5,5% bila PKPU berakhir tanpa perdamaian.

Contoh ilustratif PKPU

Rencana perdamaian disahkan dengan nilai utang yang harus dibayar Rp300.000.000. Tidak ada kesepakatan imbalan, sehingga hakim memakai batas atas.

Imbalan pengurus maksimum: 7,5% × Rp300.000.000 = Rp22.500.000.
Ditambah jasa advokat, misalnya Rp30.000.000 (angka contoh, bukan tarif pasar), dan panjar serta pengumuman, misalnya Rp10.000.000 (contoh).
Perkiraan total biaya: sekitar Rp62.500.000, atau sekitar 21% dari utang yang direstrukturisasi.

Untuk utang perorangan yang nilainya puluhan juta rupiah, biaya tetap seperti advokat dan panjar bisa lebih besar daripada manfaatnya. Inilah alasan PKPU jarang masuk akal bagi utang konsumtif yang kecil.

Imbalan kurator dalam kepailitan (Permenkum 20/2025 Pasal 2–4)

Cara kepailitan berakhir	Dasar perhitungan imbalan kurator
Dengan perdamaian	Persentase dari nilai utang yang harus dibayar debitor
Dengan pemberesan (harta dijual)	Persentase dari nilai hasil pemberesan harta pailit di luar utang
Permohonan pailit ditolak di tingkat kasasi atau peninjauan kembali	Ditetapkan hakim dan dibebankan kepada pemohon, atau pemohon dan debitor, berdasarkan tarif jam kerja terpakai paling banyak Rp4.000.000 per jam

Persentase untuk perdamaian dan pemberesan tidak boleh melebihi persentase dalam lampiran Permenkum 20/2025 (Pasal 2 ayat 2). Lampiran menghitungnya secara berjenjang per lapisan nilai:

Lapisan nilai	Kepailitan berakhir dengan perdamaian (dari nilai utang yang harus dibayar)	Kepailitan berakhir dengan pemberesan (dari hasil pemberesan di luar utang)
Sampai Rp50 miliar	5%	7%
Di atas Rp50 miliar sampai Rp250 miliar	3%	5%
Di atas Rp250 miliar sampai Rp500 miliar	2%	3%
Di atas Rp500 miliar sampai Rp1 triliun	Rp15 miliar	Rp25 miliar
Di atas Rp1 triliun	Rp20 miliar	Rp30 miliar

Contoh dalam lampiran: hasil pemberesan Rp150 miliar memberi imbalan paling banyak 7% × Rp50 miliar + 5% × Rp100 miliar = Rp8,5 miliar. Untuk perkara perorangan, hampir selalu hanya lapisan pertama yang terpakai. Contoh ilustratif: hasil penjualan harta pailit Rp200.000.000 memberi imbalan kurator paling banyak 7% × Rp200.000.000 = Rp14.000.000. Angka ini batas atas, bukan tarif tetap; besaran akhirnya ditetapkan hakim.

Kurator sementara yang ditunjuk sebelum putusan pailit juga diberi imbalan. Bila permohonan ditolak, imbalannya ditetapkan hakim berdasarkan tarif jam kerja paling banyak Rp4.000.000 per jam dan dibebankan kepada pemohon penunjukan kurator sementara (Pasal 4).

Bila kuratornya Balai Harta Peninggalan (BHP), imbalan yang ditetapkan hakim disetor ke kas negara sebagai penerimaan negara bukan pajak (Pasal 7). BHP diangkat sebagai kurator bila pemohon tidak mengusulkan kurator (UU 37/2004 Pasal 15 ayat 2).

Bila harta tidak cukup untuk membayar biaya

Pasal 18 UU 37/2004 mengatur bahwa bila harta pailit tidak cukup untuk membayar biaya kepailitan, pengadilan dapat mencabut putusan pailit atas usul hakim pengawas. Majelis kemudian menetapkan biaya kepailitan dan imbalan kurator yang dibebankan kepada debitor. Biaya ini didahulukan atas semua utang tanpa agunan, dan penetapannya tidak dapat dilawan dengan upaya hukum.

Artinya, debitor yang mengajukan pailit sendiri dengan harta yang sangat sedikit berisiko tetap berutang kepada kreditor dan menanggung biaya kurator.

Cara menekan biaya

Coba restrukturisasi bilateral dulu. Biayanya biasanya hanya admin dan meterai. Lihat restrukturisasi kredit bank menurut POJK 40/2019.
Bandingkan beberapa advokat dan minta penawaran tertulis yang memisahkan honor, biaya operasional, dan success fee.
Tanyakan bantuan hukum bila Anda tergolong tidak mampu. Lihat bantuan hukum gratis lewat LBH dan Posbakum.
Sepakati imbalan pengurus sejak awal dan catat dalam dokumen tertulis.

Untuk menghitung persentase atas angka Anda sendiri, gunakan rumus sederhana: imbalan = persentase × nilai utang yang harus dibayar. Untuk menimbang dana pelunasan sebagai alternatif, gunakan kalkulator diskon pelunasan.

Pertanyaan yang sering diajukan

Apakah Permenkumham 18/2021 masih berlaku?

Tidak. Permenkumham 18/2021 dicabut oleh Permenkum 20/2025 yang diundangkan 27 Mei 2025. Untuk perkara yang sudah berjalan sebelum itu, periksa ketentuan peralihan bersama advokat Anda.

Siapa yang membayar kurator bila kreditor yang mempailitkan saya?

Imbalan kurator dalam kepailitan yang berakhir dengan pemberesan dihitung dari hasil pemberesan harta pailit, jadi pada akhirnya diambil dari harta Anda sebelum dibagi kepada kreditor. Bila permohonan ditolak di tingkat kasasi atau peninjauan kembali, imbalan dapat dibebankan kepada pemohon.

Apakah ada biaya untuk restrukturisasi di luar pengadilan?

Bergantung pada kebijakan kreditur, misalnya biaya administrasi, meterai Rp10.000 per dokumen yang wajib bermeterai, atau biaya notaris untuk adendum kredit beragunan. Mintalah rinciannya sebelum menandatangani.

Apakah biaya advokat bisa dicicil?

Itu bergantung pada kesepakatan dengan advokat. Pastikan kesepakatan tertulis memuat ruang lingkup pekerjaan dan apa yang terjadi bila perkara berakhir lebih cepat.

Sumber resmi

Pasal.id — teks Permenkum 20/2025 dan UU 37/2004 Pasal 15 dan 18
JDIH BPK — salinan resmi peraturan menteri
Mahkamah Agung — informasi panjar biaya perkara di pengadilan
Asosiasi Kurator dan Pengurus Indonesia — organisasi profesi kurator dan pengurus