Syarat pailit perorangan menurut UU 37/2004: siapa yang bisa mengajukan dan bagaimana prosesnya

Seorang perorangan dapat dinyatakan pailit bila memenuhi syarat Pasal 2 ayat (1) UU 37/2004 tentang Kepailitan dan PKPU: ia mempunyai dua atau lebih kreditor dan tidak membayar lunas sedikitnya satu utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih. Permohonan dapat diajukan oleh debitor sendiri atau oleh satu atau lebih kreditornya. Permohonan didaftarkan ke Pengadilan Niaga dan wajib diajukan oleh advokat. Pengadilan harus mengabulkan permohonan bila syarat itu terbukti secara sederhana, dan putusannya wajib diucapkan paling lambat 60 hari setelah permohonan didaftarkan.

Panduan ini bagian dari panduan utama restrukturisasi utang dan pailit perorangan.

Tiga unsur syarat pailit

Unsur	Artinya bagi perorangan	Contoh
Dua atau lebih kreditor	Minimal dua pihak berbeda yang punya piutang terhadap Anda	Bank A (KTA) dan penerbit kartu kredit B
Satu utang jatuh waktu dan dapat ditagih	Ada kewajiban yang tanggal bayarnya lewat dan bisa dituntut	Cicilan yang menunggak, atau seluruh utang yang dipercepat karena wanprestasi
Tidak dibayar lunas	Tidak perlu semua utang; cukup satu yang tidak lunas	Sisa KTA tidak dibayar setelah somasi

UU 37/2004 mendefinisikan utang secara luas, yaitu kewajiban yang dinyatakan atau dapat dinyatakan dalam jumlah uang, baik yang sudah ada maupun yang akan timbul, karena perjanjian atau undang-undang (Pasal 1 angka 6). Karena itu, utang konsumtif seperti kartu kredit, KTA, atau pinjaman pribadi juga dapat menjadi dasar permohonan.

Pembuktian sederhana (Pasal 8 ayat 4) berarti hakim tidak memeriksa sengketa utang secara panjang. Bila besarnya utang masih sangat diperdebatkan, permohonan bisa ditolak dan sengketanya diarahkan ke gugatan perdata biasa.

Siapa yang boleh mengajukan

Debitor sendiri. Bila debitor masih terikat pernikahan yang sah dengan persatuan harta, permohonan hanya dapat diajukan atas persetujuan suami atau istri (Pasal 4). Persetujuan ini tidak diperlukan bila tidak ada persatuan harta, misalnya karena perjanjian kawin pisah harta.
Satu atau lebih kreditor. Satu kreditor sudah cukup untuk mengajukan, asalkan ia dapat menunjukkan bahwa debitor punya kreditor lain.
Kejaksaan untuk kepentingan umum (Pasal 2 ayat 2).
Untuk debitor bank, perusahaan efek, asuransi, dan lembaga jasa keuangan lain, ada aturan khusus soal siapa yang boleh mengajukan. Kewenangan itu kini berada pada OJK menurut UU 4/2023 (P2SK). Ketentuan ini tidak relevan bagi debitor perorangan biasa.

Permohonan wajib diajukan oleh seorang advokat (Pasal 7), kecuali bila pemohonnya kejaksaan atau otoritas tertentu.

Ke Pengadilan Niaga mana

Pengadilan Niaga berada di lingkungan peradilan umum dan ada di lima pengadilan negeri: Jakarta Pusat, Surabaya, Semarang, Medan, dan Makassar. Pengadilan Niaga Jakarta Pusat dibentuk lebih dulu dan dipertahankan oleh UU 37/2004 Pasal 306; empat lainnya dibentuk dengan Keppres 97/1999 (Makassar disebut dengan nama lamanya, Ujung Pandang). Keppres itu juga membagi wilayah hukumnya, misalnya Surabaya meliputi Jawa Timur, Bali, Nusa Tenggara, dan sebagian Kalimantan, sedangkan Semarang meliputi Jawa Tengah dan DIY. Permohonan diajukan ke Pengadilan Niaga yang daerah hukumnya meliputi tempat kedudukan hukum debitor. Pastikan wilayah hukum yang tepat lewat situs Mahkamah Agung atau pengadilan negeri setempat sebelum mendaftar.

Alur perkara pailit

Pendaftaran permohonan oleh advokat di kepaniteraan Pengadilan Niaga, disertai bukti utang dan bukti adanya kreditor lain.
Pemanggilan. Bila kreditor yang mengajukan, pengadilan wajib memanggil debitor. Bila debitor yang mengajukan, pengadilan dapat memanggil kreditor bila ada keraguan soal syarat. Panggilan dilakukan juru sita paling lambat 7 hari sebelum sidang pertama (Pasal 8 ayat 1–2).
Pemeriksaan dengan pembuktian sederhana.
Putusan paling lambat 60 hari setelah pendaftaran (Pasal 8 ayat 5). Dalam putusan pailit, pengadilan mengangkat kurator dan hakim pengawas (Pasal 15). Bila tidak ada usulan kurator, Balai Harta Peninggalan diangkat sebagai kurator.
Upaya hukum. Terhadap putusan pailit hanya dapat diajukan kasasi ke Mahkamah Agung, paling lambat 8 hari setelah putusan diucapkan (Pasal 11). Tidak ada banding.

Kurator wajib mengumumkan ikhtisar putusan dalam Berita Negara dan paling sedikit dua surat kabar harian dalam 5 hari setelah menerima putusan (Pasal 15 ayat 4). Artinya, kepailitan Anda menjadi informasi publik.

Pailit atau PKPU?

Pertanyaan	Pailit	PKPU
Tujuan	Membagi harta kepada kreditor	Menyusun rencana perdamaian (cicilan atau pembayaran sebagian)
Siapa mengurus harta	Kurator; debitor kehilangan hak mengurus	Debitor bersama pengurus
Batas waktu	Sampai pemberesan selesai	PKPU sementara dan tetap maksimal 270 hari
Bila gagal	Harta dijual dan dibagi	Debitor dinyatakan pailit

Bila Anda masih punya penghasilan, PKPU biasanya lebih masuk akal. Lihat cara kerja PKPU untuk perorangan.

Contoh ilustratif: apakah syaratnya terpenuhi?

Pak Dodi (tokoh rekaan) punya tiga kewajiban:

KTA bank A, sisa Rp40 juta, menunggak 5 bulan dan sudah disomasi;
kartu kredit penerbit B, tagihan Rp12 juta, masih dibayar minimum;
utang kepada adiknya Rp10 juta tanpa tanggal jatuh tempo.

Unsur "dua kreditor" terpenuhi (bank A dan penerbit B, bahkan juga sang adik). Unsur "satu utang jatuh waktu yang tidak dibayar lunas" terpenuhi lewat KTA bank A. Secara formal, bank A dapat mengajukan permohonan pailit atau PKPU terhadap Pak Dodi. Apakah langkah itu masuk akal bagi bank adalah soal lain. Biaya perkara dan imbalan kurator sering tidak sebanding dengan harta debitor perorangan, sehingga dalam praktik kreditor lebih sering memilih gugatan perdata atau penagihan biasa.

Sebelum mengajukan pailit sendiri

Hitung harta Anda. Menurut Pasal 21, kepailitan meliputi seluruh kekayaan saat putusan diucapkan dan segala yang diperoleh selama kepailitan, dengan pengecualian tertentu (Pasal 22).
Pahami bahwa sisa utang tidak hapus otomatis. Lihat akibat pailit bagi perorangan.
Siapkan dana advokat, panjar perkara, dan imbalan kurator. Bila harta tidak cukup membayar biaya kepailitan, pengadilan dapat mencabut putusan pailit dan membebankan biaya kepada debitor (Pasal 18). Lihat biaya PKPU, pailit, dan imbalan kurator.
Cobalah dulu jalur perundingan. Lihat checklist memilih jalur penyelesaian utang.

Pertanyaan yang sering diajukan

Apakah ada nilai utang minimum untuk pailit?

UU 37/2004 tidak menetapkan nilai minimum utang. Syaratnya adalah dua kreditor dan satu utang jatuh waktu yang tidak dibayar lunas. Wacana batas minimum sering muncul dalam pembahasan revisi undang-undang, tetapi per Oktober 2026 kami belum menemukan perubahan yang berlaku.

Bisakah saya menolak permohonan pailit dari kreditor?

Anda dapat membantah di persidangan, misalnya bahwa utang belum jatuh waktu, sudah dibayar, atau sangat disengketakan sehingga tidak dapat dibuktikan secara sederhana. Anda juga dapat mengajukan PKPU. Bila PKPU dan pailit diperiksa bersamaan, permohonan PKPU harus diputus lebih dulu (Pasal 229 ayat 3). Mintalah advokat segera setelah menerima panggilan.

Apakah pailit perorangan bisa diajukan tanpa advokat?

Tidak. Pasal 7 dan Pasal 224 mewajibkan permohonan pailit dan PKPU diajukan oleh advokat. Bila tidak mampu, tanyakan ke LBH atau Posbakum. Lihat bantuan hukum gratis lewat LBH dan Posbakum.

Apakah pasangan ikut pailit?

Bila menikah dengan persatuan harta, kepailitan meliputi juga istri atau suami debitor pailit (Pasal 23), sehingga harta bersama ikut terdampak.

Sumber resmi

Pasal.id — teks UU 37/2004 per pasal (Pasal 1, 2, 4, 7, 8, 11, 15, 21–23)
JDIH BPK — salinan resmi UU 37/2004 dan perubahannya
Mahkamah Agung — Pengadilan Niaga dan direktori putusan
DPR RI — status RUU perubahan UU Kepailitan dan PKPU